Selasar KPBU Provinsi Jawa Timur

Self Assessment Dasar KPBU merupakan alat penilaian/penapisan secara mandiri Screening toolkit dengan indikator dasar berbasis analisis multi kriteria untuk rencana Proyek dengan skema KPBU yang disediakan oleh Simpul KPBU Biro Adm. Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Selasar KPBU Jawa Timur dimaksudkan untuk memperoleh informasi penilaian mengenai kesesuaian skema pembiayaan KPBU dalam memenuhi kebutuhan penyediaan infrastruktur berdasarkan Dokumen RPJMD, Rencana Tata Ruang Wilayah, serta dokumen terkait lainnya dengan menggunakan Screening toolkit untuk screening & mengidentifikasi rencana proyek sebelum memasuki tahap perencanaan KPBU.

Screening & Identifikasi Proyek KPBU

Form Selasar KPBU

Screening & Identifikasi atas kelayakan skema pembiayaan KPBU utk rencana proyek infrastruktur

No Syarat Pelaksanaan Screening & Identifikasi KPBU File
1 Dokumen RPJMD *
2 Dokumen Rencana Induk Penanaman Modal
3 Dokumen Rencana Induk Sektoral
4 Dokumen Anggaran
5 Dokumen Kajian Lingkungan
6 Dokumen Daftar Proyek Strategis Nasional
7 Dokumen Tata Ruang (RTRW) Provinsi *
accept file:.ppt, .pptx, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf
8 Dokumen Tata Ruang (RTRW) Kabupaten/Kota *
accept file:.ppt, .pptx, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf

Info! tanda * wajib diupload !

No Kriteria Nilai
1 Rencana proyek sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2 Rencana proyek sejalan dengan Rencana Induk Sektoral
3 Kejelasan deskripsi proyek
4 Jangka waktu (timeline) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persiapan KPBU
5 Hambatan perolehan lahan
6 Kesesuaian terhadap sektor proyek KPBU
7 Dampak negatif sosial dan lingkungan hidup
8 Kesesuaian lokasi pembangunan dengan RTRW
9 Kemampuan fiskal dan anggaran
10 Kesiapan Aspek Regulasi
11 Dukungan Stakeholder terkait
12 Manfaat sosial ekonomi (termasuk pembukaan lapangan pekerjaan & pengentasan kemiskinan)
13 Kepeminatan investor
Total
Disclaimer !
Screening & identifikasi atas potensi proyek dengan skema KPBU, tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya dilapangan dan perlu dilakukan kajian dan analisis khusus. Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak bertanggung jawab terhadap perbedaan hasil screening melalui aplikasi Seleksi KPBU dengan hasil kajian atau analisis di lapangan.